IBMNews.com, Tarakan – Dalam upaya memperkuat peran media sebagai pilar demokrasi, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Tarakan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tarakan menggelar dialog publik bertajuk “Kehidupan Pers dan Media Sosial: Bijak-Bertanggung Jawab Jaga Kepercayaan Publik”. Acara yang berlangsung di Auditorium RRI Tarakan, Rabu (28/5/2025) ini, menghadirkan tiga narasumber kompeten lintas sektor untuk membahas tantangan media di era digital, sekaligus menegaskan komitmen insan pers dalam menyajikan informasi yang benar, akurat, dan independen.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi, Statistik, dan Persandian (DKSIP) Provinsi Kalimantan Utara, Jufri, S.Hut, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media dalam menyebarkan informasi yang akurat dan membangun. Ia menyoroti peran strategis pers sebagai garda depan literasi digital, terutama di tengah maraknya hoaks yang merusak ekosistem informasi.
“Dari 447 desa di Kaltara, 90% sudah terjangkau internet, bahkan hingga pelosok. Tingkat penggunaan media sosial mencapai 76,78%. Ini tantangan sekaligus peluang bagi insan pers untuk menjaga kredibilitas dengan menyajikan berita berbasis data dan fakta,” tegas Jufri.
Perwakilan Polda Kaltara, Kasi Humas Polres Tarakan Iptu Rusli, mengingatkan bahwa media sosial adalah ruang publik yang tunduk pada hukum. Ia mendorong masyarakat dan jurnalis untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi, mengingat potensi pidana bagi penyebar konten provokatif atau tidak faktual.
“Media sosial dan pers memiliki koridor berbeda. Pers dilindungi UU No. 40/1999, tetapi tetap wajib mematuhi etika. Sementara warganet harus sadar bahwa setiap unggahan bisa berdampak hukum,” jelas Rusli.
Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltara, H. Rahmat Rolau, menegaskan bahwa profesionalisme dan kode etik jurnalistik adalah benteng utama melawan arus informasi instan yang kerap tidak terverifikasi.
“Wartawan harus memegang teguh independensi dan akurasi. Di tengah banjir informasi, hanya berita yang diverifikasi dan etis yang bisa mempertahankan kepercayaan publik,” tegas Rahmat.
Dialog yang disiarkan langsung melalui **RRI Pro 1 ini dihadiri oleh tokoh pers se-Kaltara, termasuk perwakilan PWI, JMSI, SMSI, Amsindo, mahasiswa, serta konten kreator. Acara ditutup dengan deklarasi bersama dan penandatanganan komitmen untuk mewujudkan Pers Bermartabat yang bertanggung jawab menjaga kepercayaan publik sesuai Kode Etik Jurnalistik.
komitmen media massa dalam menyajikan informasi yang benar, akurat, dan independen bukan hanya kewajiban profesi, tetapi juga pondasi demokrasi. Di tengah gempuran konten viral yang kerap mengorbankan verifikasi, insan pers harus konsisten menjalankan check and recheck, menjaga jarak dari kepentingan politik atau bisnis, dan mengutamakan kepentingan publik. Hanya dengan integritas tinggi, media bisa tetap menjadi watchdog democracy yang dipercaya masyarakat.***(IBM01)
