TARAKAN – Ketua Bawaslu Kaltara Suryani mwnwgaskan terkait adanya kartu pemilih yang beredar beberapa waktu lalu, pihaknya memastikan jika hal itu di luar kebijakan penyelenggara pemilu. Sehingga ia menegaskan jika hal itu tidak dikenakan dan bukanlah produk dari penyelenggara pemilu.
“Kami melihat kartu yang munc bukan produk dari KPU. Saya kira pihak-pihak berdasarkan keterangan pers, kita melihat dalam hal ini Kemendagri, dalam semangatnya dalam membuat aplikasi itu menjadi implikasi terhadap munculnya 1 desain kartu pemilih saya kira biar pihak yang membuat pada aplikasi itu yang menjelaskan,”ungkapnya.
Saat ini, kami tidak terlalu terfokus pada isu tersebut. Bahkan ia menyebut jika kartu tersebut bersifat informasi hoaks yang tidak perlu menjadi perhatian. Lanjutnya saat ini pihaknya masih terfokus pada tahapan pemilu dan sejauh ini proses tersebut masih pada tahap pemutakhiran data.
“Kalau dari KPU sudah menegaskan bahwa mereka tidak membuat kartu tersebut. Kami dari Bawaslu melihat bahwa produk itu bukan produk dari penyelenggara pemilu. Dan tidak ada dalam UU adanya kartu itu. Saat ini kami berkonsentrasi pada proses-proses pemutakhiran data pemilih, yang nantinya menjadi output gak pilih itu sendiri,”terangnya.
“Sehingga dengan adanya beredar kartu pemilih kami menganggap.itu hoaks saja, daripada fokus pada hal itu, lebih baik kita fokus pada perlindungan gak pilih masyarakat,”terangnya.
Dikatakannya, pihak terus memaksimalkan proses pemutakhiran termasuk memaksimalkan data yang ada. Dikatakannya, jika saat ini belum ada masyarakat yang terdata, maka pihaknya menghimbau agar segera melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.
“Di dalam proses pemutakhiran data ini kan bermuara dari DP4 yah, produknya Mendagri nah tentu banyak proses tahapan yang harus kita lakukan. Bawaslu mengawasi dalam setiap tingkatan, bagaimana proses pemutakhiran data mulai dari pelaksanaan antara coklat kemarin, diharapkan menghasilkan data pemilih berkualitas,”jelasnya.
