TARAKAN – Meski Kaltara merupakan provinsi termuda di Indonesia, namun sebagai provinsi yang cukup potensial menjadi penyangga ekonomi negara, Lompatan capaian pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara) cukup cepat sehingga hal tersebut membuat Kaltara menjadi wilayah seksi bagi investor lokal maupun mancanegara.
Kendati begitu, masih terdapat fasilitas yang belum memadai di Kaltara. Bahkan sejumlah kecamatan yang terpisah jauh dari wilayah induk memiliki rumah sakit. Saat dikonfirmasi usai menghadiri sebuah pertemuan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara) Deddy Yevri Hanteru Sitorus menerangkan sejauh ini pihaknya terus berupaya dalam memoercepat pembangunan di Kaltara. Menurutnya, sejauh ini masih ada wilayah di Kaltara yang belum memiliki infrastruktur mendasar yang memadai salah satu puskesmas dan rumah sakit.
“Selama ini, kami mendorong untuk mendapatkan anggaran pembangunan rumah sakit di Pulau Bunyu, juga nanti ada 2 puskesmas yang di tanah kuning dan Sajau Metun untuk di Bulungan. Kenapa di Bulungan perlu, karena mayoritas fasilitas kita adanya di Tarakan. Sementara di sana dengan kondisi geografis yang terbatas sehingga kita harus mendorong adanya fasilitas kesehatan,”ujarnya, (01/11/2021).
Dirinya membeberkan, atas upaya lobi-lobi yang dilakukan Legislatif pihaknya telah membuat Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dalam mengucurkan anggaran pembangunan dalam membenahi fasilitas kesehatan di wilayah terpencil Kaltara.
“Kementrian Kesehatan juga menganggarkan banyak program pelayanan kesehatan Primary Care, seharusnya puskesmas-puskesmas kita ini harus bisa memperbarui peralatannya dan fasilitas lainnya. Sehingga masyarakat tidak harus ke rumah sakit daerah, tapi bisa dilakukan di Puskesmas-puskesmas,”tukasnya.
Tidak hanya itu, ia membeberkan jika pembangunan direncanakan tahun depan. Sehingga pihaknya cukup bersyukur proses tersebut dapat dilakukan dengan cepat.
“Pembangunan Rumah Sakit dan puskesmas itu tahun depan karena di anggaran 2022. Tadinya tidak ada, kita coba perjuangkan, kita lobi Dirjen, Mentri akhirnya dapat. Dan itu yang terbesar di Indonesia dibanding dengan Provinsi lain,”terangnya.
Kendati begitu, ia tidak mengetahui secara pasti besaran anggaran yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut. Dijelaskannya, terkait nominal hal tersebut menjadi ranah eksekutor.
“Kalau nominal anggarannya bisa ditanyakan Kepala Dinas lah, karena mereka yang berwenang. Karena kalau sudah bicara detailnya, itu ada (ranah) di eksekutif,”terangnya.
“Karena pulau Bunyu itu kepulauan terpencil yah, bayangkan kalau masyarakat sakit, kalau dia tidak menggunakan angkutan umum, dia harus mencarter. Bayangkan berapa biaya yang mereka keluarkan hanya untuk berobat. Sementara di sini (Tarakan) kita tinggal naik kendaraan sepeda motor, mobil sudah bisa ke rumah sakit,”jelasnya.
