TARAKAN – Semakin padatnya aktivitas Pelabuhan Malundung membuat semakin panjangnya antrean kapal kontainer. Sehingga kondisi memerlukan peremajaan dermaga agar dapat menyesuaikan perkembangan aktivitas perhubungan di Kota Tarakan.
Saat dikonfirmasi, General Manager Pelindo IV Cabang Tarakan, Darwis menerangkan, PT Pelindo IV membenarkan rencana tersebut. Ia membeberkan, perpanjangan dermaga Terminal Pelabuhan Malundung akan dilakukan sepanjang 200 meter. Diterangkannya, pengerjaan direncanakan dimulai tahun 2021 hingga 2022 mendatang.
Rencana perpanjangan dermaga Pelabuhan Malundung akan dilakukan di sisi kiri. Lebih lanjut, ia menjelaskan sisi kiri nantinya terdapat gate khusus untuk bongkar muat peti kemas.
“Saat ini total panjang dermaga sekitar 370 meter. Dan hanya mampu memuat tiga kapal yang bersandar. Persoalan lain, di sisi kanan dermaga hanya kapal tertentu yang bisa sandar karena kedalaman (air laut) yang dangkal, dan tidak bisa menampung kapal besar,”ujarnya, (27/5).
Dengan perpanjangan sekitar 200 meter diharapkan dapat meminimalisir antrean di dermaga. Mengingat, ruang dermaga cukup terbatas.
“Ruang berlabuh dermaga cukup terbatas, jadi.diharap pelebaran ini bisa meminimalisir lah,” tukasnya.
Nantinya pelebaran ini menjadi dermaga milik Pelindo percontohan di Kaltara. Adapun saat ini tahapannya lanjut Darwis, proses pengerjaan di sisi darat yakni proses pembesian.
“Nanti ada yang dermaga untuk penumpang luar negeri, kondisinya saat ini lockdown tidak digunakan. Maka dilakukan perbaikan dermaganya nanti dalam bentuk flouting seperti di Nunukan,” bebernya.
Adapun bentuk, nantinya akan menyesuaikan posisi air laut pasang. Jika saat pasang maka dermaganya ikut naik dan jika air laut surut maka dermaga akan turu .
” Kalau floutingnya akan menyesuaikan air. Apakah pasang surut. Ini dalam waktu dekat proses pelaksanaannya,” terangnya.
Ia menjelaskan pengerjaannya akan langsung dilakukan Pelindo pusat. Sehingga pihaknya hanya melakukan pengawasan.
“Cabang hanya pengawas pelaksanaan pekerjaan. Kalau pengerjaan itu wewenang pusat bukan di kami,”pungkasnya.
